Bone – Komisi IV DPRD yang diketuai dr. A. Ryad Baso Padjalangi, S.Ked. serta rombongan, selasa kemarin sambangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Dalam kunjungannya, rombongan Komisi IV DPRD Bone langsung dijamu oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone A. Fajaruddin yang didampingi oleh Sekertaris Diknas Drs. Nursalam.

A. Fajaruddin langsung menyampaikan semua rencana kegiatan pendidikan dihadapan para anggota Komisi IV tersebut diantaranya: persiapan penyerapan kurikulum Merdeka yang mana kurikulum tersebut sebagai opsi satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembalajaran tahun 2022 s.d. 2024.

Baca Juga : Dirjen Polpum: Kader Partai di DPR dan DPRD Harus Konsisten Atasi Kemiskinan

“Sekolah yang ditetapkan untuk mengikuti kurikulum Merdeka ini sebanyak 390 sekolah se-Sulawesi Selatan dan terbesar itu Kabupaten Bone sebanyak 90 sekolah yang ditetapkan untuk mengimplikasikan kurikulum Merdeka pada tahun ini,” ucap Kadis.

A. Fajaruddin juga memaparkan jumlah total Anggaran di tahun 2022 sebesar 544 Miliar.

“Kalau dihitung berdasarkan mandatory spending Amanah UU sistem pendidikan Nasional yang mengamanahkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal 20% di sektor pendidikan,” jelasnya.

Mendengarkan penjelasan dari Kadis Pendidikan Kabupaten Bone, Ketua Komisi IV, dr. Riad Padjalangi yang didampingi oleh wakil ketuanya A. Muh. Salam terus mengingatkan selalu serius dalam membahas kurikulum secara bijak dimana setiap perbedaan pemimpin selalu juga berbeda kurikulum yang keluar.

“Beda presiden beda lagi sistem pembelajaran, seperti yang dijelaskan oleh Kadis bahwa 20% anggaran APBD larinya ke pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Ketua Komisi IV ini juga sempat menyinggung soal Bupati menunda pelantikan 127 Plt Kepsek di Bone dikarenakan diduga ada indikator Money politic didalamnya.

“Kami dari komisi IV ini memahami maksud dari Bupati menunda pelantikan 127 Plt kepala sekolah yang ada di kabupaten Bone karena dikhawatirkan adanya dugaan kongkalikong pembelian jabatan,” jelas A. Ryad.